Budaya Malu dan Pemimpin yang Ideal di Saat Krisis

Budaya Malu dan Pemimpin yang Ideal di Saat Krisis

Andik Matulessy


“There are no great men. There are only great chalenges which ordinary men are forced by circumtances to meet “ (Admiral Halsey)

 

PENDAHULUAN
Ada sebuah pertanyaan menarik yg ditujukan penulis pada saat berkunjung di sebuah negara di Eropa dari seorang teman, “kenapa negaramu yang kaya dengan sumber daya alam, sumber daya manusia yang banyak masih tetap miskin dan yang paling aneh koq utangnya banyak ?”. Walaupun pertanyaan itu tidak membuat kaget tapi masih terus berputar di benak penulis sampai sekarang. Sampai sampai masalah ini menjadi semakin berat saat sebuah harian memberitakan negara tetangga Indonesia yakni Thailand akan menolak bantuan / utang dari negara lain dalam bentuk G to G (Government to Government); belum lagi mengingat Malaysia yang dulunya mengimpor Guru di Indonesia, sekarang menjadi salah satu Macan Asia ataupun Singapura yang memiliki SDA dan SDM yang minim tapi menjadi negara yang diperhitungkan masyarakat Internasional.
Banyak ahli yang mengungkapkan bahwa persoalan krisis di Indonesia sekarang ini bermuara pada pola pembangunan ekonomi yg sangat sentralistik dan mengedepankan kelompok “pengusaha besar” daripada pengusaha kecil menengah. Mereka memanfaatkan keterdekatan dengan akses birokrasi untuk mendapatkan privilege dalam berbagai bidang kehidupan. Walaupun sudah berkali-kali terjadi pergantian kepemimpinan dengan berbagai pola pembangunan yang berbeda, tetapi tidak bisa menyelesaikan berbagai krisis dengan tepat. Bahkan banyak dampak yang terjadi pada era reformasi ini antara lain :
a. Maraknya demonstrasi pada hampir semua lapisan masyarakat. Demonstrasi yang sebelumnya menjadi trade-mark bagi buruh dan mahasiswa, ternyata menjadi trend bagi karyawan, siswa SD-SMP-SMA, karang taruna, aktivis politik, masyarakat desa dan guru yang sebelumnya “takut” bersuara ternyata mulai berani bergolak. Konsekuensi langsung dari adanya unjuk rasa adalah terhentinya kegiatan bisnis, kemungkinan bentrokan fisik, provokasi kelompok yang tidak bertanggung jawab, serta akan berakibat munculnya kelompok kontra demo.
b. Maraknya kerusuhan yang bernuansakan etnis dan SARA. Kerusuhan yang terjadi biasanya dimulai dari konflik-konflik yang sederhana, namun dihembuskan dalam bahasa SARA, sehingga bisa meningkatkan ketegangan sosial antar etnis atau agama.
c. Maraknya keinginan disintegrasi. Problem keinginan disintegrasi atau keluar dari negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai daerah tersebut merupakan suatu hal yang logis, karena merasa tidak mendapat perlakuan adil dari Pemerintah Pusat dalam pembagian hasil pendapatan daerah.
d. Demokratisasi politik atau kebebasan berdemokrasi. Demokrasi bagi sebagian besar masyarakat diterjemahkan sebagai keinginan untuk bebas berpartisipasi di bidang politik, bebas mendirikan partai politik, memilih partai politik, serta merevisi aturan-aturan yang ada pada sistem politik. Tentunya maraknya partai politik dengan berbagai macam kepentingan akan menyebabkan ketidakseimbangan dari sistem yang ada, sehingga dimungkinkan munculnya pertentangan antar partai politik yang ada, yang nampak dari ketegangan dalam “kampanye jalanan”.
e. Ketidakpercayaan & perlawanan terhadap sistem yang ada. Berbagai perlawanan terhadap sistem tersebut akhir-akhir ini banyak sekali muncul di permukaan. Berawal dari demonstrasi yang mempertanyakan kinerja lembaga tertinggi negara MPR/DPR; ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga eksekutif dari daerah sampai dengan pusat yang dianggap penuh dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; perlawanan terhadap simbol-simbol negara, baik sipil maupun militer; serta ketidakpercayaan pada lembaga peradilan dari yang rendah sampai dengan Mahkamah Agung, sehingga memunculkan aspirasi “pengadilan jalanan”.

Read more...

Pancasila Sakti?

PANCASILA SAKTI ?
Revitalisasi Pandangan Hidup dalam Era Reformasi


Andik Matulessy

“Tidak sadja partai yang berpengaruh dibandjiri oleh orang-orang jang tidak pada tempatnja disitu, tidak sadja djabatan-djabatan negara diisi dengan orang-orang jang tidak memenuhi sjaratnya….Pembangunan ekonomi nasional tidak dilakukan menurut dasar-dasar yang tertanam didalam Undang-Undang Dasar, melainkan menurut kepentingan orang-orang partikulir. (Mohammad Hatta dalam Pidato Pada Hari Alumni I Universitas Indonesia, 11 Djuni 1957)".

 

PENDAHULUAN 
Memperbincangkan Pancasila dalam pemikiran saya selama ini menggambarkan 2 kutub yg saling berlawanan yakni Pancasilais dan Komunis. Artinya kalau kita tidak Pancasilais maka cap atau stigma Komunis akan dilekatkan pada diri kita. Bahkan konsep seperti ini diajarkan (setelah sekarang ini baru tahu itu namanya didoktrinkan) dari sejak saya berada di lingkungan keluarga, sekolah dasar, mahasiswa sampai menjadi pegawai. Sampai sekarangpun dengan berbagai keterbatasan saya dalam memahami apa itu Pancasila, tentunya tulisan ini mencoba mengkritisi penghayatan akan Pancasila di era reformasi ini.
Pengalaman masa kecil saya, mata ajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Pancasila sampai dengan Penataran P4, sangat membosankan, tapi juga menegangkan karena kalau nilainya buruk atau tidak lulus, maka jangan harap akan bisa melanjutkan pada jenjang berikutnya. Padahal isi materinya sih tidak begitu menyulitkan karena yang penting hafal Pancasila plus 36 butir-butir Pancasila, pasti dijamin kita akan lolos dari sergapan “cap” komunis.
Di banyak kejadian lain, ada juga fenomena yang mengupayakan menabrakkan antara Agama dengan Pancasila. Nampak dari beberapa pondok pesantren yang tidak mau menjadikan Pancasila sebagai sebuah dasar organisasi mereka, akan dicap sebagai kelompok ekstrim kanan. Kadang-kadang “cap” ini menjadi sangat menakutkan karena ada pembatasan hak dalam kehidupan apabila nama Pancasila tidak masuk dalam AD ART-nya. Padahal banyak juga organisasi yang sangat mencolok mencantumkan Pancasila sebagai dasar organisasi, tapi perilakunya (mungkin) sama sekali tidak mencerminkan seorang yg “Pancasilais”, tapi lebih dekat dengan premanisme.

Read more...

Narapidana Juga Manusia (Biasa)

Narapidana Juga Manusia (Biasa)

Andik Matulessy

“According to some criminologist, the stigmazitation resulting from police apprehension, arrest, and detention actually reinforces deviant behavior” Richard A Cloward & Lloyd E. Ohlin

 

Saat mendengar kata tahanan atau narapidana, kebanyakan orang akan mendeskripsikan di dalam benaknya seseorang yang menakutkan, berperilaku buruk, kejam, bengis, tidak punya rasa kasihan, penuh dosa, akan selalu berbuat kejahatan lagi dan berbagai atribut negatif lain. Anggapan itu menjadi sebuah realitas social yang sulit untuk dihilangkan dalam waktu sekejap. Ada semacam prototype yang terpateri pada pikiran masyarakat luas bahwa sekali orang berbuat salah maka akan di”cap” selalu salah dan tidak termaafkan seumur hidupnya. Masyarakat menjadi juru pengadil yang lebih menakutkan daripada hakim atau jaksa. Cap dari masyarakat itu yang menjadikan para mantan tahanan tidak nyaman lagi untuk hidup di lingkungan asalnya. Kondisi ini menjadi momok yang menakutkan dan beban yang berat bagi mantan narapidana yang setiap hari berharap bisa menghirup udara bebas di lingkungan di luar penjara / rutan. Mereka merasa lebih berharga berada dengan sesama teman di dalam lingkungan rutan. Setiap langkah menuju rumah seakan membawa beban berat yang semakin bertambah, setiap orang yang dikenal akan menjauhi, tatapan mata curiga menghampirinya, kalaupun ada yang menyapa hanya karena rasa kasihan, bahkan ada mantan narapidana yang tidak mudah untuk diterima oleh anak-anaknya yang menganggap ayah / ibunya membuat malu di hadapan teman-teman sekolahnya. Persoalan inilah yang menyebabkan mantan penghuni rutan menjadi bimbang, mereka bisa saja kemudian “bersahabat” lagi dengan teman se’profesi” dan menyurutkan langkah untuk hidup kembali di lingkungan yang normal.


Padahal mereka sudah mengalami banyak persoalan sejak mulai persidangan yang melelahkan sampai dengan paksaan untuk beradaptasi dengan lingkungan “baru” yang belum tentu bersahabat. Penelitian Harris (dalam Pollock,2002) mengungkapkan 9 permasalahan psikologis yang bisa terjadi pada orang-orang yang dipenjara, antara lain : kebingungan (disorientation), berkurangnya aktivitas seksual (lack of heterosexual activity), berkurangnya dukungan social (lack of social support), hilangnya harga diri (loss of self esteem), hilangnya kemandirian (loss of autonomy), hilangnya tanggung jawab (loss of responbility), kurangnya privasi (lack of privacy), berkurangnya rasa aman (lack of security), dan berkurangnya kepemilikan (lack of property). Sebagai manusia yang memiliki “ruang” untuk hidup dengan penuh kebebasan tentunya hukuman penjara menjadikan mereka tidak merasa lagi menjadi “benar-benar manusia”. Apalagi mereka yang tidak pernah merasakan kesusahan dalam kesehariannya, mereka yang terbiasa dengan peran atau status sosial penting di masyarakat. Mereka semua harus hidup dengan segala keterbatasan, aturan dan norma yang tertulis dan tidak tertulis di tempat yang baru. Oleh karena itu berbagai persoalan psikologis bisa terjadi pada para terpidana, mulai dari rasa shock sampai dengan depresi, bila tidak ditangani secara serius.

Read more...

Pencarian Cepat

Pengumuman

Selamat Datang

Selamat datang di website pribadi saya. Semoga website ini dapat berguna bagi mahasiswa saya khususnya dan bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Amin...

 

 

Statistik Pengunjung

256562
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
331
1019
253068
6588
9525
256562

Your IP: 54.159.64.172
Server Time: 2017-09-20 00:53:16