Menyoal Hak-Hak Seksual Perempuan (Sebuah Tinjauan Psikologi Sosial-Budaya)

Menyoal Hak-Hak Seksual Perempuan (Sebuah Tinjauan Psikologi Sosial-Budaya)

Andik Matulessy

Disajikan dalam Rangka Seminar Hak-hak Seksual Perempuan dalam Perspektif Media, Psikologis dan Medis, UKM Fordimapelar, Untag Surabaya, 21 April 2005

 

…..bagi laki-laki maka persetubuhan adalah suatu peringanan dan kenikmatan. Ia kemudian pergi dan tidak ingat lagi akan perbuatannya. Tetapi buat perempuan merupakan satu hal paling mulia dan paling berarti dalam hidupnya, laksana satu perintah yang maha rahasia dan maha penting….suatu perbuatan yang tak dapat dihapuskan, terpaksa ia selesaikan dulu dengan segala akibatnya sebelum ia bisa merdeka lagi ….(Edward Carpenter dalam Buku Sarinah karangan Ir. Soekarno)

 

PENDAHULUAN
Tulisan saya ini sebagian besar merupakan kajian saya setelah menemukan dan membaca buku dari proklamator negeri ini yakni Ir. Soekarno yang berjudul Sarinah. Memang di dalam tulisannya bung Karno, seorang pemuja wanita dan terkenal dengan banyaknya wanita yang disukai dan dinikahi, tidak hanya sekedar melihat wanita atau perempuan sebagai symbol seks, simbol penjajahan seks, symbol kesewenangan seksual. Namun dalam kajiannya ada pada suatu masa perempuan menjadi penguasa di dunia ini, yang tentunya memiliki kekuatan dalam masalah seksual, untuk berpoliandri, untuk mengambil keputusan melakukan hubungan seksual, dsb. Pada perkembangan selanjutnyanya ternyata perempuan tersubordinasi secara kultur dan social, sehingga mereka tidak mampu lagi mengambil keputusan untuk mengungkapkan hak-hak seksualnya. Kondisi ini terjadi mulai saat seorang perempuan berada pada masa anak-anak, gadis, menikah, sampai dengan menjanda dan pembagian waris, banyak stigma, pandangan dan konsekuensi negatif ditimpakan pada perempuan.

Sementara itu di kalangan perempuan sendiri masih sulit menerima perempuan lain yang berkonflik dengan suaminya tentang masalah seksual. Kecaman dan hujatan moral sering ditujukan pada wanita yang mengungkapkan kesedihannya di media umum, karena terpaksa harus melayani keinginan seksual “abnormal” suaminya. Begitu pula dengan wanita yang hamil karena ditinggal pasangannya dianggap “bodoh” dan “kotor” oleh masyarakat sekitarnya, dianggap perempuanlah yang menjadi biang keladi dari kehamilan itu, kalau si gadis tidak “endel” dan “kenes” tidak mungkin laki-laki akan menyetubuhinya. Hal ini menjadi semakin kontroversial, saat masyarakat seakan mengamini “persundalan” atau pelacuran yang dilakukan perempuan sekaligus menghujatnya. Begitu labilnya posisi perempuan sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menempatkan hak-hak seksualitas sejajar dengan laki-laki. Posisi subordinate, tekanan struktural, dominasi local culture value, ketidakmampuan untuk memiliki bargaining position dalam pengambilan keputusan negara, dependensi ekonomi pada suami, tekanan nilai-nilai sosial yang berpihak pada laki-laki, singgungan media yang masih menempatkan perempuan pada posisi budak, semakin menguatkan cap bahwa laki-laki adalah penguasa di belahan dunia manapun.

Read more...

Memunculkan Gerakan Sosial Bagi Masyarakat Tertindas

Memunculkan Gerakan Sosial Bagi Masyarakat Tertindas

Andik Matulessy

Disajikan dalam Seminar Forum Masyarakat Marginal (FORMAL)
PUSHAM UNAIR, 26 Agustus 2004

 

Bu belikan aku
keberanian
di pasar loak
atau di supermarket
besok!
Aku mau demonstrasi (Afnan Malay)

 

Dalam kehidupan social yang semakin kompleks, maka mau tidak mau akan terjadi berbagai problem social yang semakin bervariasi. Apalagi berbagai problem social tersebut tidak pernah ditangani secara serius dan komphrehensif. Kalaupun ada perhatian itupun sangat sporadic dan sementara. Bahkan pemberian bantuan atau perhatian tsb sama sekali tidak menyentuh akar dari persoalan yang terjadi. Akhirnya problem social tidak semakin tertangani, namun semakin melebarkan munculnya berbagai problem social tersebut dari segi kuantitas dan kualitas.
Kebijakan pemerintah dari awal orde baru sampai dengan orde reformasi sekarang ini, tidak menempatkan penyelesaian masalah social sebagai focus perhatian. Malahan penyelesaian ekonomi yang lebih didengungkan untuk mengatasi persoalan di Indonesia. Model pendekatan kebijakan pembangunan dari atas yang diharapkan akan menetes ke bawah, ternyata hanya sebatas wacana. Hal tersebut karena model pembangunan ekonomi yang diterapkan tersebut, malah membesarkan kelompok tertentu yang tentunya dekat dengan penguasa/ birokrasi. Simbiosis mutualisme antara kelompok penguasa pemerintah dan penguasa bisnis menyulitkan turunnya kemakmuran sampai pada tingkatan bawah, sehingga kondisi ini semakin menyuburkan tumbuhnya bibit-bibit kriminalitas, kemiskinan, serta persoalan social yang semakin besar.

Kondisi yang muncul akibat model pembangunan orde baru yang represif inipun sarat dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di hampir sebagian system yang ada di negeri ini, sehingga siapapun yang memimpin negeri ini akan sulit menyelesaikan berbagai warisan persoalan tsb. Dan inipun semakin menjadi-jadi pada saat reformasi didengungkan, kondisi yang chaos, saat awal tahun 1998, membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan seluruh produk orde baru, namun di sisi lain belum percaya dengan produk dari penguasa yang baru. Kondisi ini memberikan kesempatan pada kelompok penguasa baru, yakni oknum kelompok legislative untuk mencari celah untuk mengumpulkan uang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Persoalan menjadi semakin berat dengan munculnya masalah keinginan akan kebebasan tanpa didasari oleh keadilan dan tanggung jawab social.
Pada saat seperti inilah, kaum yang notabene kurang mampu untuk mengakses pada system menjadi bulan-bulanan kekacauan dari system, karena mereka sangat rentan untuk dimanipulasi, dijadikan perahan, disisihkan dari system, diperkosa hak-hak hidupnya, dipinggirkan, diisolasi, didiamkan, serta mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya. Di sisi lain, mereka sangat dibutuhkan untuk menyumbang pajak, iuran, dan partisipasi dalam pemerintahan. Jadinya kelompok marginal atau terpinggirkan ini semakin terpuruk dalam ketidakberdayaan dan ketidakpuasan.
Kalaupun ada perhatian lebih adalah saat mereka dibutuhkan untuk kegiatan dukung mendukung kelompok parpol atau dalam pemilihan Pilpres. Bahkan nanti dalam pemilihan kepala daerah, saat dilakukan pemilihan langsung maka mereka akan dijadikan ujung tombak perolehan suara “sementara”. Yang nantinya sudah “selesai” pertandingan, akan ketinggalan gerbong kereta. Ujung-ujungnya kondisi merekapun tidak akan bergeser dari kondisi sebelumnya, bahkan lebih buruk dari sebelumnya.


Oleh karena itu alternatif membuat kelompok marginal ini lebih berdaya sangatlah penting, utamanya untuk meningkatkan bargaining power di satu sisi, dan sekaligus kemampuan untuk merubah kondisi kehidupan mereka. Cara yang paling efektif adalah membuat sebuah gerakan social untuk perubahan. Karena pengungkapan persoalan secara kolektif atau bersama-sama ternyata lebih mendapatkan perhatian dibandingkan cara penyelesaian dengan sendiri-sendiri. Ini terbukti pada hampir semua peristiwa di negeri ini, yang apabila pengungkapan dilakukan pada beberapa individu atau satu elemen, kadang-kadang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis dan politik yang besar, sehingga penguasa tidak begitu memperhatikannya. Namun apabila ada gelombang penolakan atau protes dengan jumlah yang sangat besar, maka akan bisa memberi dampak yang besar bagi perhatian dan nantinya perubahan yang ada.
Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membentuk gerakan social untuk mencapai perubahan, antara lain :
1. Ada penggabungan berbagai elemen yang selama ini merasakan penindasan oleh penguasa. Elemen-elemen tersebut harus memiliki komitmen dan consensus untuk menyatu dalam sebuah forum atau kelompok yang lebih besar.
2. Adanya kesepakatan visi, misis dan tujuan dari gerakan yang didasari oleh keinginan yang sama untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan (change oriented goals)
3. Adanya kesepakatan internal pada elemen-elemen yang bergabung agar tidak menimbulkan masalah saat penggabungan pada forum yang lebih besar. Jangan sampai kemudian penggabungan tsb tidak didukung pada tingkatan internal elemen, karena hal ini akan melemahkan sinergi gerakan.
4. Adanya kesepakatan pengambilan keputusan pelengkap organisasi, yakni dalam pembagian wewenang, tugas, dan kewajiban masing-masing elemen.
5. Ada kesinambungan kegiatan yang menjadi dasar kontinuitas dari gerakan, tanpa ada rancangan yang jelas akan mengaburkan pola dari gerakan social itu sendiri.
6. Kadangkala sebuah gerakan social bisa saja bertabrakan dengan system, namun bisa juga berkoalisi dengan system yang ada. Hal ini sangat tergantung pada kondisi permasalahan yang terjadi pada elemen-elemen gerakan social
7. Fokus gerakan memang tidak bisa lepas dari konteks untuk tidak hanya protes pada kesewenangan, namun juga diarahkan pada penyelesaian masalah anggota agar tidak bergeming menjadi sampah masyarakat,namun untuk berubah pada kehidupan normal yang lebih baik.
8. Perlu ada militansi anggota dalam gerakan, dalam bentuk identifikasi terhadap kelompok gerakan social, agar mampu meningkatkan partisipasi dan berputarnya roda perubahan dalam organisasi

Pada akhirnya diharapkan dengan munculnya sebuah gerakan baru dari berbagai elemen-elemen kelompok yang tertindas ini, akan dapat menjadi perhatian bagi kelompok penguasa untuk tidak menjadikan mereka sebagai alat manipulasi dan memunculkan bargaining power, dengan satu tujuan utama yakni mengarahkan pada Indonesia Baru yang adil, makmur, aman, bermatabat, dan bersatu.

 

 

 

Pencarian Cepat

Pengumuman

Selamat Datang

Selamat datang di website pribadi saya. Semoga website ini dapat berguna bagi mahasiswa saya khususnya dan bagi seluruh masyarakat pada umumnya. Amin...

 

 

Statistik Pengunjung

257345
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
165
303
1802
253068
7371
9525
257345

Your IP: 54.161.91.76
Server Time: 2017-09-22 10:27:39